KARAWANG | RENGASDENGKLOKNEWS.COM | Proyek peningkatan jalan poros desa di Dusun Pacing Utara RT 009/RW 003, Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menuai sorotan publik. Pasalnya, proyek yang dilaksanakan CV. Timanginten Jaya yang menelan anggaran Rp 144.319.000 tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Proyek tersebut mencakup dua bagian: panjang jalan 61 meter dengan lebar 3 meter, serta pekerjaan turap sepanjang 50 meter dengan ketinggian 1,5 meter. Berdasarkan pantauan dilokasi pada Senin (16/6) siang, dalam proyek tersebut ditemukan kejanggalan, terindikasi pekerjaan turap diduga tidak maksimal, terutama pada pemasangan kisdam yang hanya dilakukan sebagian, tidak menyeluruh.
Inisial Y, yang merupakan warga sekitar mengungkapkan rasa syukur atas adanya pembangunan jalan tersebut. Disamping itu, ia juga khawatir akan kualiatas dan kuantitas bangunan proyek tersebut.
“Dengan adanya pembangunan jalan ini, saya merasa senang dan sangat berterimakasih kepada pemerintah. Tapi kalau melihat pekerjaannya saya khawatir juga, karena dari awal pemasangan batu kisdam hanya di pasang setengah, tidak full.” ujar Y.
Rintik selaku mandor proyek, ketika dikonfirmasi via WhatsApp dirinya berdalih bahwa kisdam itu tidak sepenuhnya diperlukan karena debit air di lokasi tidak besar dan pemasangan dilakukan secara bertahap. Ia mengaku dalam hal ini sudah berpengalaman selama 17 tahun di bidang proyek.
“Kisdam itu gampang nanti dipindahin. Lagian airnya juga nggak gede-gede amat, terkecuali kalau airnya besar saya juga bingung masangnya. Tidak semua harus dipasang kisdam, nanti kalau batu sudah dipasang baru kisdam dipindahin. Kalau semuanya dipasang nanti bisa tenggelam, saya kerja sudah 17 tahun Pak,” ujarnya.
Namun ketika disinggung terkait tidak adanya pengawasan dari Dinas PUPR di lokasi proyek, Rintik berdalih bahwa pengawas hari ini mau datang ke lokasi. Sedangkan pantauan di lokasi, proyek tersebut terus berjalan tanpa pengawasan dinas terkait.
“Tadinya pengawas mau datang hari ini ke lokasi. Ditunggu-tunggu malah tidak datang, tidak tahu kenapa. Ya sudah saya kerjakan saja, nanti tinggal kirim foto saja hasilnya ke pengawas kalau sudah dikerjakan,” ucapnya.
Sementara itu, Dahlan selaku pengawas di Dinas PUPR Karawang, saat dikonfirmasi dirinya mengatakan bahwa besok proyek tersebut akan di cek ke lokasi. “Besok saya cek ke lokasi,” jawab Dahlan dengan singkat via chat WhatsApp.
Yang jadi pertanyaan publik:
Mengapa pihak pengawas baru turun ke lapangan setelah pekerjaan berjalan?
Apakah pihak dinas tidak mendapatkan pemberitahuan terkait waktu mulai pengerjaan?
Sebab dalam praktiknya, pengawas proyek biasanya hadir dari awal pengerjaan sebagai bentuk kontrol mutu.
Menanggapi hal ini, salah satu awak media yang mengkonfirmasi proyek tersebut mengatakan bahwa pengawas justru mengetahui pekerjaan itu dapat kiriman poto dari wartawan, bukan laporan resmi dari kontraktor atau pun mandor pelaksana proyek.
Adanya dugaan kejanggalan dalam proyek tersebut, warga berharap Dinas PUPR Karawang segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh. Transparansi dan akuntabilitas proyek menjadi penting demi menjamin kualitas infrastruktur desa yang dibiayai oleh anggaran negara.
( red )
