KARAWANG | RENGASDENGKLOKNEWS.COM | Proyek peningkatan jalan pasar Proklamasi Rengasdengklok yang dikerjakan CV. NUSANTARA RAYA menuai kritik dari masyarakat. Pasalnya dalam pelaksanaan proyek tersebut diduga kurang pengawasan dari mandor pelaksana lapangan dan dinas PUPR Karawang yang tentunya hal ini membuat hasil pekerjaan dinilai kurang maksimal.
Sebelumnya diketahui, jalan pasar Proklamasi Rengasdengklok tersebut rusak parah dan amblas, sehingga perbaikan sangat dibutuhkan demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Namun hasil pantauan awak media rengasdengkloknews.com di lokasi menunjukkan adanya kekurangan dalam segi pengawasan, baik dari mandor pelaksana lapangan maupun dinas PUPR Karawang.
Dilokasi proyek, salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Saya hanya pekerja di sini. Untuk mandor, hanya datang waktu pertama saja. Kalau untuk pengawas, kemarin sempat ke sini sebentar, tapi langsung pergi lagi. Kami hanya mengerjakan sesuai arahan,” tutur pekerja,” Kamis (19/12/2024) siang.
Ia juga mengungkapkan bahwa sistem pembayaran dalam pengerjaan proyek tersebut dilakukan secara borongan, dengan nilai Rp 4 juta untuk total pekerjaan yang diperkirakan memakan waktu hingga dua minggu.
“Awalnya saya tidak tahu kalau harganya segitu, mandor baru bilang setelah pekerjaan berjalan 10 meter. Ya gimana lagi, mau mundur juga tidak enak. Tapi saya tetap akan kerja sampai selesai meskipun upahnya hanya segitu, semoga ada tambahan dari hasil kerja keras ini,” kata pekerja.
Sementara itu Sekretaris desa Rengasdengklok Selatan, Abdurahman Wahid menekankan pentingnya kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan.
“Kami mengharapkan hasil yang berkualitas agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” tandasnya.
Proyek yang mencakup pemasangan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan pelebaran jalan ini seharusnya di awasi secara ketat oleh pihak dinas PUPR Karawang, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mandor pelaksana lapangan. Namun, absennya pengawas dan mandor pelaksana lapangan di lokasi menimbulkan dugaan pelaksanaan proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan.
Dengan adanya hal tersebut, warga dan pemerintah desa setempat mendesak dinas PUPR Karawang agar segera melakukan inspeksi lapangan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak pelaksana jika ditemukan pelanggaran dalam pengerjaan proyek tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan pembangunan proyek tersebut berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
( red )
